Anggaran bencana kembali menjadi perhatian publik setelah muncul usulan agar sebagian anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dialihkan untuk memperbesar pembiayaan penanggulangan bencana. Kekhawatiran tersebut muncul di tengah meningkatnya bencana alam seperti gempa bumi, erupsi gunung api, banjir, hingga kebakaran hutan.
Indonesia merupakan salah satu negara dengan risiko bencana tertinggi di dunia. Oleh karena itu, anggaran bencana memang menjadi kebutuhan penting agar proses mitigasi, evakuasi, hingga rehabilitasi dapat berjalan cepat ketika masyarakat membutuhkan pertolongan.
Di sisi lain, program peningkatan gizi anak juga merupakan investasi jangka panjang yang tidak kalah penting. Karena itu, pembahasan mengenai anggaran bencana sebaiknya dipahami secara utuh agar tidak menimbulkan persepsi seolah-olah negara harus memilih antara menyelamatkan korban bencana atau memenuhi kebutuhan gizi generasi muda.
Anggaran Bencana Didukung Dana Siap Pakai
Perdebatan mengenai besarnya anggaran bencana merupakan bagian dari upaya bersama untuk memperkuat perlindungan masyarakat. Berbagai masukan dari akademisi maupun ekonom menjadi bahan evaluasi yang penting dalam penyusunan kebijakan fiskal.
Namun perlu dipahami bahwa anggaran bencana tidak hanya berasal dari pagu tahunan BNPB maupun BMKG. Pemerintah juga memiliki Dana Siap Pakai (DSP) yang dapat digunakan ketika terjadi keadaan darurat dengan kebutuhan pembiayaan yang lebih besar.
Dana Siap Pakai merupakan instrumen fiskal yang disiapkan khusus untuk mempercepat respons pemerintah terhadap bencana alam. Ketika terjadi gempa bumi, banjir besar, erupsi gunung api, atau bencana lain yang membutuhkan penanganan cepat, BNPB dapat mengajukan pencairan dana sesuai kebutuhan operasional di lapangan.
Melalui mekanisme tersebut, anggaran bencana tidak berhenti pada angka yang tercantum dalam APBN untuk operasional lembaga. Negara memiliki bantalan pembiayaan tambahan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan logistik, evakuasi korban, alat berat, hingga pelayanan kemanusiaan.
Keberadaan Dana Siap Pakai hingga Rp5 triliun menunjukkan bahwa pemerintah telah mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kebutuhan pembiayaan ketika bencana berskala besar terjadi. Dengan demikian, anggaran bencana memiliki fleksibilitas yang tidak selalu terlihat jika hanya membandingkan pagu tahunan setiap kementerian atau lembaga.
Baca juga: Prabowo: Erupsi Krakatau Jadi Pengingat Pentingnya Solidaritas Sosial
Mitigasi Bencana Perlu Terus Diperkuat
Sebagai negara kepulauan yang berada di kawasan Cincin Api Pasifik, Indonesia membutuhkan sistem mitigasi bencana yang semakin modern. Peran BMKG, BNPB, Basarnas, pemerintah daerah, hingga masyarakat menjadi satu kesatuan dalam mengurangi risiko korban jiwa.
Penguatan anggaran bencana tentu menjadi salah satu aspek penting dalam membangun sistem tersebut. Investasi pada teknologi peringatan dini, radar cuaca, pemantauan aktivitas gunung api, edukasi kebencanaan, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia akan memberikan manfaat jangka panjang bagi keselamatan masyarakat.
Karena itu, aspirasi agar anggaran bencana terus diperkuat patut diapresiasi sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan warga. Namun, penguatan tersebut tidak harus selalu dilakukan dengan mengurangi program lain yang juga memiliki manfaat strategis.
Dalam pengelolaan keuangan negara, terdapat berbagai instrumen fiskal yang memungkinkan pemerintah menjaga keseimbangan antara kebutuhan darurat dan program pembangunan jangka panjang. Pendekatan inilah yang membuat kebijakan anggaran menjadi lebih adaptif terhadap berbagai tantangan.
Jika dianalogikan dengan keuangan keluarga, anggaran bencana ibarat tabungan darurat yang memang disiapkan untuk kondisi tak terduga. Sementara itu, anggaran MBG merupakan dana rutin yang telah dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak setiap hari.
Dengan sistem tersebut, keluarga tidak perlu mengambil uang belanja anak ketika menghadapi keadaan darurat karena telah memiliki dana cadangan. Prinsip serupa juga diterapkan dalam pengelolaan fiskal negara.
Perlindungan Sosial dan Anggaran Bencana Harus Berjalan Bersama
Masyarakat tentu berharap korban bencana memperoleh pertolongan secara cepat sekaligus menginginkan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang baik. Kedua tujuan tersebut bukanlah pilihan yang saling bertentangan.
Anggaran bencana memiliki fungsi melindungi masyarakat ketika menghadapi situasi darurat, sedangkan program MBG berfokus membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan gizi sejak dini. Keduanya merupakan bagian dari perlindungan negara terhadap rakyat.
Yang perlu terus dikawal adalah efektivitas penggunaan anggaran, transparansi pengelolaan dana publik, serta peningkatan kualitas mitigasi bencana di seluruh daerah rawan. Pemerintah juga dapat terus mengevaluasi efektivitas belanja negara agar setiap rupiah memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Dalam perspektif sosial, memperkuat solidaritas jauh lebih penting dibanding mempertentangkan dua program yang sama-sama bertujuan melindungi rakyat. Korban bencana membutuhkan bantuan yang cepat, sementara jutaan anak Indonesia juga membutuhkan pemenuhan gizi yang baik agar tumbuh sehat dan produktif.
Karena itu, pemahaman mengenai mekanisme anggaran bencana menjadi penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang seolah-olah penanganan bencana akan terhambat karena adanya program lain. Faktanya, pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen pembiayaan, termasuk Dana Siap Pakai, agar respons terhadap bencana tetap dapat dilakukan secara cepat sesuai kebutuhan di lapangan.
Ke depan, penguatan anggaran bencana, peningkatan mitigasi, serta keberlanjutan program pembangunan manusia seharusnya berjalan beriringan. Dengan pengelolaan fiskal yang terukur, Indonesia dapat menjaga keselamatan masyarakat saat menghadapi bencana sekaligus mempersiapkan generasi yang lebih sehat, tangguh, dan mampu menghadapi tantangan masa depan.