Insentif SPPG sebesar Rp6 juta per hari akan diubah Badan Gizi Nasional (BGN) agar penggunaannya lebih tepat sasaran. Perubahan skema ini menjadi bagian dari pembenahan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memiliki dampak langsung terhadap akses makanan bergizi bagi masyarakat.
Kepala BGN Sudaryono menyampaikan rencana tersebut kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam pertemuan di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (28/8/2026). Purbaya mengatakan Sudaryono telah memastikan bahwa mekanisme insentif akan diperbaiki, meski detail skema baru belum dijelaskan.
“Dia bilang akan diubah supaya lebih tepat sasaran,” kata Purbaya.
Bagi masyarakat, perubahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan mekanisme pemberian dana kepada dapur MBG. Skema insentif juga dapat berpengaruh terhadap bagaimana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjalankan pelayanan makanan bergizi di berbagai daerah.
Insentif SPPG dan Layanan Gizi Masyarakat
Insentif SPPG senilai Rp6 juta per hari telah diterapkan sejak masa kepemimpinan Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN. Ketentuan tersebut tercantum dalam Keputusan Kepala BGN Nomor 401.1 Tahun 2025.
Dalam aturan tersebut, insentif fasilitas SPPG ditetapkan berdasarkan hari operasional dengan pendekatan ketersediaan layanan atau availability-based. Dengan demikian, pemberian insentif tidak dihitung semata-mata berdasarkan jumlah porsi makanan yang diproduksi.
Skema tersebut memiliki kaitan erat dengan keberadaan dapur MBG sebagai fasilitas yang berada di tengah ekosistem sosial masyarakat. SPPG bukan hanya tempat produksi makanan, tetapi menjadi bagian dari rantai pelayanan yang menghubungkan pemerintah dengan kelompok penerima manfaat.
Program MBG sendiri menyasar kebutuhan dasar masyarakat berupa makanan bergizi. Karena itu, kualitas pengelolaan SPPG memiliki konsekuensi sosial yang lebih luas, terutama bagi anak-anak dan kelompok masyarakat yang menjadi penerima manfaat.
Perubahan skema insentif SPPG diharapkan dapat membuat dukungan pemerintah semakin sesuai dengan kondisi pelayanan di lapangan. Pemerintah memiliki kesempatan untuk memastikan fasilitas yang benar-benar aktif memberikan layanan memperoleh dukungan secara proporsional.
Baca juga: MBG Jalan Lagi Setelah Libur Sekolah, Bagaimana Penerapannya?
Dapur MBG Punya Peran Sosial
Keberadaan dapur MBG dapat membawa perubahan pada kehidupan sosial di daerah tempat SPPG beroperasi. Aktivitas penyediaan makanan membutuhkan tenaga kerja, bahan pangan, distribusi, hingga koordinasi dengan berbagai pihak di lingkungan sekitar.
Rantai tersebut membuat program MBG berpotensi bersinggungan dengan aktivitas ekonomi masyarakat lokal. Bahan makanan yang digunakan dapur, misalnya, dapat berasal dari pemasok dan pelaku usaha di sekitar wilayah pelayanan.
Dalam perspektif sosial budaya, keberadaan SPPG juga mempertemukan berbagai kelompok dalam satu sistem pelayanan publik. Pemerintah, pengelola dapur, tenaga kerja, pemasok bahan pangan, sekolah, hingga masyarakat penerima manfaat memiliki peran yang saling berkaitan.
Baca juga: Dapur MBG Ditambah, Pemerataan Gizi Perkuat Kepedulian Sosial di Berbagai Daerah
Perubahan Skema Harus Jaga Akses Masyarakat
Pemerintah sebelumnya juga menghadapi persoalan dalam pengelolaan Insentif SPPG yang kurang sesuai. Sebanyak ratusan dapur MBG bahkan sempat mendapatkan sanksi atau suspend akibat berbagai persoalan dalam pelaksanaan program.
Situasi tersebut memperlihatkan bahwa ekspansi program MBG perlu berjalan beriringan dengan pengawasan kualitas layanan. Penambahan jumlah dapur tidak otomatis menjamin seluruh penerima manfaat mendapatkan makanan dengan standar yang sama.
Dari sisi masyarakat, hal terpenting dari perubahan insentif SPPG adalah memastikan pembenahan administrasi tidak mengurangi kualitas dan jangkauan pelayanan. Dukungan kepada dapur MBG harus tetap mampu menjaga keberlangsungan distribusi makanan bergizi.
Ada beberapa aspek sosial yang perlu diperhatikan dalam penerapan skema baru:
- Pemerataan layanan: SPPG di daerah dengan akses pangan yang sulit perlu mendapatkan perhatian sesuai kondisi wilayahnya.
- Kualitas makanan: Efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi standar gizi dan keamanan pangan.
- Keterlibatan masyarakat: Rantai pasok lokal dapat menjadi bagian dari ekosistem MBG selama memenuhi standar yang ditetapkan.
- Keberlanjutan layanan: Dapur MBG perlu memiliki kemampuan operasional yang memadai agar pelayanan tidak terhenti.
- Pengawasan publik: Masyarakat perlu memperoleh informasi yang cukup mengenai pelaksanaan program di wilayahnya.
Sudaryono sendiri belum mengungkapkan secara rinci seperti apa skema baru yang akan diterapkan. Ia menyatakan BGN akan mengumumkan perubahan tersebut pada kesempatan berikutnya.
Dengan demikian, publik masih perlu menunggu apakah perubahan hanya menyangkut mekanisme pemberian insentif atau juga mengubah indikator yang digunakan untuk menentukan dukungan kepada setiap SPPG. Besaran Rp6 juta per hari juga belum dipastikan apakah tetap atau akan mengalami perubahan.
Pada akhirnya, pembenahan insentif SPPG memiliki dimensi sosial yang cukup besar. Ketika program MBG semakin berkembang, keberhasilan kebijakan tidak hanya dapat diukur dari banyaknya dapur yang berdiri atau jumlah makanan yang diproduksi.
Ukuran yang tidak kalah penting adalah apakah masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya. Program makanan bergizi perlu hadir secara konsisten, aman, berkualitas, dan merata agar tujuan sosial MBG dapat tercapai.
Karena itu, perubahan skema insentif SPPG menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat hubungan antara pengelolaan anggaran dan kebutuhan masyarakat. Jika dirancang dengan tepat, pembenahan tersebut dapat membantu menciptakan layanan MBG yang lebih merata sekaligus memperkuat ekosistem sosial di sekitar dapur-dapur pelayanan.