BGN ajak BPOM memperkuat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar masyarakat semakin yakin terhadap keamanan makanan yang diterima anak-anak di sekolah. Kolaborasi ini menjadi langkah pemerintah untuk menjawab kekhawatiran orang tua setelah muncul sejumlah kasus gangguan kesehatan akibat makanan dalam pelaksanaan program.
Bagi banyak keluarga, makanan bergizi di sekolah bukan hanya soal pemenuhan kebutuhan nutrisi, tetapi juga berkaitan langsung dengan kesehatan dan masa depan anak. Karena itu, memastikan makanan MBG aman dikonsumsi menjadi perhatian penting dalam keberlanjutan program sosial tersebut.
Melalui kerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat sistem pengawasan mulai dari bahan baku, proses memasak, hingga makanan sampai ke tangan penerima manfaat.
BGN Ajak BPOM Perkuat Keamanan Makanan MBG
BGN ajak BPOM melakukan pengawasan menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis untuk memastikan standar keamanan pangan diterapkan secara konsisten di seluruh daerah.
Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan bahwa lembaganya mendapat mandat untuk membantu mengawasi pelaksanaan MBG, termasuk menangani potensi kejadian luar biasa seperti keracunan makanan.
“Mandat itu tertuang dalam Perpres Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis,” ujar Taruna Ikrar saat ditemui di Jakarta.
Menurut Taruna, peraturan tersebut memberikan kewenangan kepada BPOM untuk melakukan pengawasan dari tahap awal hingga proses mitigasi apabila terjadi masalah kesehatan akibat makanan.
“Pasal itu sangat tegas bahwa kami ditugaskan untuk pengawasannya pelaksanaan, jadi mulai dari pengawasan bahan baku makanan sampai kepada jika terjadi kejadian luar biasa dalam hal ini keracunan,” katanya.
Kehadiran BPOM dalam pengawasan MBG menjadi upaya pemerintah memberikan rasa aman kepada masyarakat. Orang tua tidak hanya membutuhkan kepastian bahwa anak mendapatkan makanan bergizi, tetapi juga jaminan bahwa makanan tersebut diproses dengan standar kesehatan yang baik.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan salah satu kebijakan sosial yang bertujuan membantu pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak sekolah. Karena itu, kualitas dan keamanan makanan menjadi bagian penting agar manfaat program dapat dirasakan secara maksimal.
Baca juga: Apakah MBG Berhasil Sejauh Ini?
Standar 4 Jam MBG Jadi Upaya Lindungi Anak
Salah satu perhatian utama dalam evaluasi pelaksanaan MBG adalah jarak waktu antara makanan selesai dimasak hingga dikonsumsi oleh penerima manfaat.
BPOM menemukan bahwa salah satu penyebab risiko keamanan pangan dapat muncul akibat waktu penyimpanan makanan yang terlalu lama. Temuan tersebut menjadi dasar pemerintah untuk memperketat aturan distribusi makanan.
Taruna Ikrar mencontohkan kasus di Sidoarjo, ketika makanan yang disiapkan sejak dini hari baru dibagikan kepada penerima manfaat pada siang hari.
“Salah satu protokol yang tidak terlaksana dengan baik adalah karena makanan itu dimasak, disiapkan itu sejak jam 01.00 malam, terus nanti dibagikan sekitar jam 12.00 siang,” jelas Taruna.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat makanan memiliki jeda hampir 11 jam sebelum dikonsumsi. Padahal, standar yang diberikan BPOM menyebutkan bahwa makanan sebaiknya tidak melewati batas waktu empat jam sejak selesai dimasak hingga dikonsumsi.
“Berarti kurang lebih hampir 11 jam. Sementara timeline dalam kami mendidik para SPPG itu jangan lewat 4 jam,” ujar Taruna.
Aturan waktu empat jam tersebut menjadi salah satu bentuk perlindungan terhadap anak-anak penerima MBG. Dengan distribusi yang lebih cepat dan terkontrol, risiko makanan mengalami penurunan kualitas dapat diminimalkan.
Untuk menjaga keamanan makanan dalam program MBG, beberapa aspek yang menjadi perhatian antara lain:
- Pemilihan bahan makanan yang aman dan berkualitas.
- Kebersihan dapur serta peralatan pengolahan makanan.
- Pengaturan waktu memasak hingga makanan dikonsumsi.
- Peningkatan kemampuan pengelola dapur dalam menerapkan standar keamanan pangan.
Perbaikan sistem ini menunjukkan bahwa pemerintah melakukan evaluasi berdasarkan kondisi di lapangan. Masalah yang muncul menjadi bahan pembelajaran untuk membuat pelaksanaan MBG lebih aman dan bermanfaat bagi masyarakat.
Baca juga: 1.653 Sekolah Dihapus dari MBG, BGN Alihkan Prioritas ke Anak yang Lebih Membutuhkan
Pengawasan MBG Diperkuat Demi Kepercayaan Orang Tua
Selain memperketat standar operasional, BPOM juga menyiapkan 21 program pengawasan untuk memperkuat keamanan Program Makan Bergizi Gratis.
Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebut program tersebut akan dijalankan apabila anggaran pengawasan MBG tahun 2027 telah ditetapkan secara definitif.
“Nah, kami telah membuat kurang lebih 21 program yang telah kami akan usulkan, akan jalankan seandainya ini disetujui sampai menjadi anggaran definitif,” ungkap Taruna.
Dukungan anggaran tersebut diharapkan dapat memperluas pengawasan BPOM di berbagai wilayah Indonesia. Dengan pengawasan yang lebih kuat, setiap tahapan penyediaan makanan dapat dipantau secara lebih optimal.
Penguatan kerja sama antara BGN dan BPOM menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak mengabaikan kekhawatiran masyarakat. Evaluasi dilakukan agar program sosial ini dapat berjalan dengan standar yang lebih baik.
Bagi orang tua, keamanan makanan anak merupakan hal utama yang tidak bisa ditawar. Karena itu, keterlibatan BPOM memberikan harapan bahwa MBG akan terus diperbaiki dengan pendekatan yang lebih mengutamakan kesehatan dan keselamatan penerima manfaat.
Keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis bukan hanya diukur dari jumlah makanan yang dibagikan, tetapi juga dari dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat. Dengan pengawasan yang semakin ketat, MBG diharapkan mampu menjadi program sosial yang aman, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi generasi Indonesia.