MBG kembali dijalankan setelah masa libur sekolah berakhir. Program Makan Bergizi Gratis resmi diaktifkan kembali pada 13 Juli 2026, bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru 2026/2027 setelah sempat dihentikan sementara selama tiga minggu untuk proses standardisasi operasional.
Lintas Sosial mencatat, pemerintah memanfaatkan masa jeda tersebut untuk melakukan evaluasi tata kelola, memperbaiki sistem distribusi, hingga memperkuat pengawasan keamanan pangan. Langkah ini dilakukan agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih efektif sekaligus menjawab berbagai tantangan yang muncul pada periode sebelumnya.
Hingga periode 11–18 Juli 2026, program telah menjangkau 63,13 juta penerima manfaat atau sekitar 76,15 persen dari target nasional sebanyak 82,9 juta jiwa. Capaian tersebut menunjukkan distribusi MBG kembali berjalan di sebagian besar wilayah Indonesia setelah aktivitas belajar mengajar dimulai.
MBG Aktif Kembali
Aktivasi kembali MBG tidak hanya menandai dimulainya distribusi makanan bergizi di sekolah, tetapi juga dibarengi dengan sejumlah penyesuaian kebijakan. Pemerintah melakukan efisiensi anggaran sekaligus memperkuat pengawasan terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pagu anggaran MBG tahun 2026 kini sebesar Rp268 triliun, turun dari rencana awal Rp335 triliun. Sementara itu, realisasi anggaran hingga akhir Mei 2026 mencapai Rp88,15 triliun sebagai bagian dari pelaksanaan program di tahun berjalan.
Pemerintah juga mengubah skema insentif operasional bagi dapur SPPG. Jika sebelumnya insentif tetap diberikan selama masa libur sekolah, kini pembayaran dilakukan berdasarkan jumlah hari pelayanan aktif sehingga dinilai lebih efisien dalam penggunaan anggaran negara.
Selain itu, pemerintah masih mengkaji standar biaya makanan maksimal Rp15.000 per porsi dengan mempertimbangkan perbedaan harga bahan pangan di berbagai daerah, khususnya wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Baca juga: Apakah MBG Berhasil Sejauh Ini?
Penerima MBG Ada Berapa?
Data terbaru menunjukkan MBG telah menjangkau 63,13 juta penerima manfaat dari target nasional 82,9 juta jiwa atau sekitar 76,15 persen. Kelompok siswa menjadi penerima manfaat terbesar dalam program ini.
Sebanyak 48,9 juta siswa telah menerima manfaat atau mencapai 75,23 persen dari target 65 juta siswa. Selain itu, terdapat 10 juta balita yang telah menerima manfaat atau sekitar 83,33 persen dari target nasional.
Program ini juga telah menjangkau 2,3 juta ibu hamil atau 76,67 persen dari target, serta 1,93 juta ibu menyusui atau 66,55 persen. Cakupan tersebut menunjukkan bahwa MBG tidak hanya menyasar peserta didik, tetapi juga kelompok rentan yang membutuhkan pemenuhan gizi.
Dalam pelaksanaannya, biaya makanan ditetapkan sebesar Rp8.000 untuk peserta didik PAUD hingga kelas 3 SD dan Rp10.000 bagi siswa kelas 4 SD hingga SMA. Pemerintah juga mengalokasikan Rp3.000 untuk operasional pengolahan serta Rp2.000 untuk fasilitas pendukung sehingga total biaya berada di bawah batas maksimal Rp15.000 per porsi.
Baca juga: Apa Itu Sell Indonesia? Memahami Gejolak Pasar Secara Objektif
Evaluasi Program MBG
Meski kembali berjalan, MBG masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kasus keracunan makanan di Kabupaten Jember yang mengakibatkan 29 siswa mengalami gejala keracunan, sementara 12 siswa harus menjalani perawatan intensif. Hasil investigasi awal menemukan dugaan pelanggaran batas waktu distribusi makanan serta masalah sanitasi dapur.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah memperketat pengawasan keamanan pangan bersama BPOM dan Dinas Kesehatan. Dapur yang belum memenuhi standar higiene diwajibkan menghentikan sementara operasional hingga seluruh persyaratan dipenuhi untuk mencegah kejadian serupa terulang.
Evaluasi juga dilakukan terhadap efektivitas distribusi. Tingkat kepatuhan terhadap standar gizi nasional telah mencapai 91,4 persen, namun angka food waste masih berada di kisaran 5,8 persen. Kondisi tersebut banyak dipengaruhi oleh keterlambatan distribusi makanan di wilayah kepulauan dan daerah dengan akses logistik yang terbatas.
Di sisi lain, MBG juga memberikan dampak ekonomi melalui pelibatan sekitar 148.000 pemasok bahan pangan lokal. Rata-rata 92 persen bahan baku diperoleh dari radius sekitar 10 kilometer dari lokasi dapur SPPG sehingga turut mendukung petani, peternak, dan pelaku UMKM di berbagai daerah.
Pemerintah juga masih menghadapi tantangan penyelesaian tunggakan pembayaran vendor tahun anggaran 2025 sebesar Rp1,609 triliun. Penyelesaian kewajiban tersebut dinilai penting untuk menjaga kelancaran operasional SPPG sekaligus memastikan distribusi MBG dapat terus berjalan tanpa hambatan di seluruh Indonesia.